Pembangunan Pariwisata Dinilai Kurang Berhasil

Pembangunan pariwisata Indonesia perlu lebih terprogram dan terfokus karena selama lima tahun terakhir (2004-2009) sektor pariwisata dinilai gagal memanfaatkan stabilitas politik dan keamanan, setidaknya empat tahun pertama.

"Pemerintah dalam hal ini Menbudpar belum mampu memanfaatkan banyak momentum yang sebenarnya sangat baik bagi pertumbuhan pariwisata sepanjang 2004-2009. Yang terlihat hampir tidak ada `greget`. Ini sangat mengherankan," kata Direktur Pusat Analisis Informasi Pariwisata, Jones Sirait, di Jakarta, Rabu.

Sayangnya lagi, lanjutnya, walaupun pemerintah telah meningkatkan anggaran lebih dua kali lipat sejak 2005 untuk mendorong meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, agar tumbuhnya destinasi baru di luar Bali maupun peningkatan investasi pariwisata.

Jones Sirait menyampaikan hal itu terkait pembangunan kepariwisataan Indonesia selama lima tahun terakhir.

Menurut ahli geografi Universitas Indonesia (UI) ini, apa yang terjadi selama lima tahun terakhir, justru "double defisit" dari sisi pemasukan dan pengeluaran. Kemudian, impian pengembangan destinasi baru di luar Bali tidak tercapai akibat tidak fokusnya pemerintah dalam pengembangan destinasi maupun pemasaran.

"Padahal Presiden Yudhoyono sudah memberikan `privilage` kepada kementerian pariwisata begitu besarnya, bahkan ada Inpres No16/2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata yg dikeluarkan 29 Desember 2005," katanya.

Dalam banyak kesempatan, kata dia, Presiden telah membuka jalan bagi penyelenggaraan kegiatan MICE di Indonesia yg merupakan komitmen Presiden yang sangat tinggi terhadap peningkatan citra Indonesia. "Sayangnya hal itu tidak mampu dikelola dengan baik," katanya.

Dia mempertanyakan pembelanjaan anggaran pariwisata yang dilakukan Depbudpar khususnya dan negara umumnya yang tidak signifikan dengan penerimaan wisatawan. Tahun anggaran 2005 hingga 2009, Depbudpar mendapat peningkatan anggaran agresif hingga 115 persen atau dari sekitar Rp510 juta tahun 2005 menjadi lebih Rp1,2 triliun tahun 2009.

Jika ditambah dengan anggaran yang dikeluarkan oleh daerah-daerah dan departemen atau institusi pemerintahan lain yang terkait dengan pariwisata, maka dalam setahun anggaran negara untuk pengembangan pariwisata atau yang berkait dengan pengembangan pariwisata, bisa mencapai Rp 6-7 triliun.

"Itu artinya subsidi yang harus dikeluarkan oleh negara untuk mendatangkan satu orang wisatawan semakin besar, bahkan `lebih besar pasak daripada tiang`. Kalau saya harus mensubsidi, misalnya, Rp2 juta untuk satu wisatawan, bukankah ini `tekor` (rugi) namanya? Itu sama dengan menyuruh orang Singapura atau Malaysia berwisata gratis ke Batam atau ke Medan," katanya.

Kemudian, neraca yang timpang dari pendapatan wisatawan asing yang masuk dengan orang Indonesia yang berkunjung ke luar negeri, apalagi selama ini wisatawan Indonesia ke luar negeri itu gemar belanja, sedang wisatawan asing ke Indonesia masih didominasi wisatawan yang pelit membelanjakan uang termasuk faktor murahnya biaya hidup di Indonesia.

"Ini yang saya katakan `double defisit`," katanya yang membantahkan pernyataan selama ini bahwa besarnya anggaran adalah penentu segala-galanya. Dana itu penting bahkan sangat penting tapi bagaimana dibelanjakan menjadi jauh lebih penting.

Dia mengemukakan, untuk menggerakkan roda usaha pariwisata di dalam negeri perlu tenaga ekstra kuat untuk mengampanyekan wisatawan nusantara. Hanya saja, kata Jones Sirait, Depbudpar hanya bisa menyerukan, tapi tidak pernah menyentuh persoalan paling mendasar wisatawan nusantara yaitu kemampuan keuangan masyarakat.

"Budpar tidak boleh berteriak saja lalu berharap wisatawan nusantara akan berduyun-duyun pergi berwisata. Harus ada terobosan untuk memberdayakan masyarakat, ada banyak mekanisme bisa dilakukan misalnya dengan kerjasama lintas pelaku ekonomi, perbankan dan lainnya," kata dia.

Dia juga mengingatkan, target-target penerimaan wisatawan, yakni target 10 juta wisatawan tahun 2009 dan lahirnya destinasi baru yang bisa sejajar dengan Bali. Target itu, meleset sama sekali. Hasil tertinggi yang diperoleh tahun 2008, yaitu 6 juta wisatawan rupanya juga masih banyak diragukan justru oleh para pelaku bisnis pariwisata.

Jones Sirait mengakui, persoalan pariwisata Indonesia memang kompleks, namun menteri terjebak pada hal-hal yang bukan fundamental dan masuk perangkap pragmatisme.

Dia mengingatkan, tahun 1998 Indonesia hampir setingkat dengan Thailand, Malaysia dan Singapura dalam penerimaan wisatawan, bahkan Vietnam jauh di bawah Indonesia. Namun 10 tahun kemudian, Malaysia dan Thailand sudah melesat ke angka 13-15 juta wisatawan, sedangkan Vietnam saat ini hampir mendekati perolehan Indonesia. "Kita telah kehilangan 10 tahun yang sangat berharga," katanya.

Untuk masa mendatang, Jones Sirait menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan koreksi besar-besaran dan sifatnya fundamental terhadap kegagalan pariwisata Indonesia 10 tahun terakhir ini. Menurut dia, harus ada `grand design` yang memandu mau di bawa kemana pariwisata Indonesia.

Pertama, harus dimulai dari perencanaan pariwisata dalam sebuah skenario besar, sebuah skenario yang integral dengan pengembangan transportasi, destinasi dan pemasaran. Selama ini kita tak punya desain makro atau nasional yang benar-benar bagus dan visioner. Apa pun yang direncanakan di tingkat bawahnya tidak akan berguna kalau di atasnya tidak punya panduan, katanya. Kedua, pemerintah harus fokus kepada pengembangan satu-dua destinasi baru yang didukung habis-habisan. Ketiga, pemasaran pariwisata harus total, jangan asal-asalan atau asal ada kegiatan. Keempat, budaya birokrasi harus diubah. Kelima, segera bentuk BPPI seperti diamanatkan UU No 10/2009 tentang Kepariwisataan dan dukung sepenuh hati.

Ia meminta kepada menteri mendatang untuk memulai dari yang sederhana tapi mendasar. "Kita butuh menteri yang cerdas, berani dan jujur. Seseorang yang punya mimpi besar dan mampu melaksanakannya mulai dari yang sederhana tapi berdampak besar. Seseorang yang berpikir integral, bukan sepotong-sepotong," katanya

sumber : bakohumasonline